Ahok Tak Ada di Hati Rakyat, Tanda Petahana Lengser Semakin Dekat
Jumat, 23 September 2016 (10:28 am) / Politik
singindo.com

Silih berganti, demo menentang Ahok kian ramai memenuhi berita media belakangan ini. Awal bulan September lalu, Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki banyak pelanggaran melebihi mantan Bupati Garut Aceng HM Fikri.
Rizieq mencermati, Ahok memiliki banyak pelanggaran yang signifikan. “Kesalahan begitu banyak. Ini perlu ditindaklanjuti DPRD sampai pelengseran Ahok. Kalau dibiarkan saja di mana eksistensi DPRD sebagai wakil rakyat,” ungkap ‎Rizieq di dalam forum dengan anggota dewan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ia mendesak DPRD DKI Jakarta agar menindaklanjuti hasil penyelidikan panitia hak angket DPRD DKI Jakarta,  demikian metro.sindonews.com melaporkan

Lalu ada pula ratusan massa dari kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan simpatisannya, “Front Wong Cilik Berbicara”, menggelar demonstrasi di kantor DPP PDIP Jakarta, Rabu, 7 September 2016. Mereka mendesak Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tidak mengusung petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebagai calon Gubernur DKI Jakarta. “ Ini karena Ahok tak pernah memihak rakyat,” kata Koordinator Front Wong Cilik Berbicara, Deni Riyanto, di DPP PDIP.

Deni menjelaskan, selama ini program yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Basuki telah menyimpang dari program semula. Ahok dinilai justru memihak pengembang dan pengusaha rekanannya saja, bukan memperbanyak kampung deret, dan justru menggusur warga dengan cara sewenang-wenang.

Ahok jelas terlihat telah melukai hati rakyat Jakarta, khususnya kelompok menengah ke bawah. Pemerintah DKI Jakarta dianggap kerap menggusur rumah warga tanpa dialog. Padahal di daerah lain bisa dilakukan karena nuansa demokratisasi yang telah menjadi keharusan.  Ketua Front tersebut pun berharap agar Megawati membatalkan niatnya mengusung Ahok sebagai Gubernur Jakarta. Namun PDIP justru kini telah resmi mengajukan Ahok sebagai Calon Gubernur pada pilkada mendatang.

Tiga hari sesudahnya, yaitu pada tanggal 10 September 2016, saat akan menghadiri persemian Pasar Kampung Duri, Ahok juga didemo warga setempat demikian dilansir oleh liputan6.com

Snowballing effect kini sudah mulai terlihat pada respon masyarakat Jakarta. Demo terus berlanjut pada pekan berikutnya di tempat yang berbeda. Kompas.com melaporkan puluhan ibu rumah tangga melakukan aksi untuk rasa untuk menolak Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (16/9/2016). “Kita sudah liat di-TV apa yang disampaikan Pak Ahok, anak-anak kami lihat dan takutnya ditiru karena pemimpin saja seperti itu. Kami berjuang bukan apa-apa tapi untuk anak cucu kami,” ujar Andi Rini selaku koordinator aksi.

Respon juga datang dari aktivis perempuan Ratna Sarumpaet yang mengungkapkan kekecewaannya atas langkah PDI Perjuangan mengusung  Ahok sebagai bakal calon gubernur pada Pilkada DKI 2017.

Kalau saya anak Soekarno, saya enggak akan ikut Ahok. Mega gagal menjadi putri bangsa,Mega  gagal merepresentasikan karakter ayahnya, Presiden ke-1 Republik Indonesia Soekarno ” ujar Ratna seusai bertemu Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, di Kantor KPU DKI, Jalan Salemba Raya, Jakarta Pusat, Rabu (21/9/2016), demikian kompas.com mengabarkan.

Ratna lantas menyinggung kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras dan kasus pembelian lahan Cengkareng Barat yang melibatkan Pemprov DKI Jakarta. Ia pun menyinggung proyek reklamasi Teluk Jakarta yang menjadi perdebatan.

“Ahok ada kasus korupsinya, masih menyangkut di KPK, karena itu seharusnya sebagai KPU harusnya mereka tolak. Kalau enggak, mereka mendesak KPK gelar perkara biar selesai,” kata Ratna. Ratna datang bersama massa dari Aliansi Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ) untuk melakukan aksinya di depan Kantor KPU DKI.

Tak hanya demonstrasi dari berbagai elemen masyarakat. Respon pun datang dari internal partai PDIP. Beberapa saat setelah Ahok positif diajukan sebagai calon resmi PDIP, Boy Sadikin (anak Ali Sadikin) dengan tegas mengundurkan diri dari kepengurusan PDIP karena menurutnya partainya sudah tidak memihak kepentingan rakyat.

Keresahan terhadap pola kepimpinan Gubernur Jakarta petahana saat ini memang menjadi salah satu latar belakang munculnya respon kuat dari masyarakat Jakarta. Jauh hari sebelumnya, bulan Maret tahun 2015 lalu ada tokoh nasional keturunan Tionghoa Nasrani bernama Phoa Kok Tjiang (terkenal dengan nama; Jaya Suprana) melayangkan surat terbuka untuk Zhōng Wànxué alias Ahok. Surat ini sengaja ditulis karena Jaya Suprana merasa gelisah dirinya melihat arogansi Ahok.
Ia mengingatkan kepada Ahok bahwa banyak warga keturunan Tionghoa yang mengalami ketakutan akibat prilaku kasar dan tidak sopan Ahok dalam bertutur. Demikian disampaikan oleh Jaya seperti dikutip Islamedia (25/8/15)
“Cendekiawan, rohaniwan, akademikus bukan politikus yang semula mendukung Anda kini mulai meragukan dukungan mereka terhadap Anda” ungkap Jaya Suprana dalam salah satu paragraf di surat terbukanya.

Sementara itu  Poltracking Indonesia memaparkan hasil surveinya tentang penilaian kinerja pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok). Hasilnya dari survey tersebut adalah, Ahok dianggap gagal atasi kemacetan dan mengendalikan kebutuhan pokok.

Diungkapkan oleh Hanta Yuda AR (Direktur Eksekutif & Riset Poltracking Indonesia) bahwa berdasarkan hasil survei yang dilakukan, penilaian kinerja pemerintah Ahok-Djarot dinilai banyak yang tidak berhasil. Hanya soal pelayanan kesehatan terjangkau yang dianggap berhasil.

“Masyarakat menganggap pemerintah sekarang tidak berhasil menangani masalah agar harga kebutuhan pokok terjangkau. Hanya ada 23 persen saja yang menyatakan berhasil,” ujarnya pada wartawan di Bambu Daun Cikini, Jakpus, Kamis (15/9/2016).

Sementara itu, kata Hanta, Ahok dianggap belum berhasil soal penanganan macet, menyediakan lapangan kerja, dan mengurangi orang miskin pun. Masyarakat juga menyebutkan, program Ahok tentang Kartu Jakarta Sejahtera dinilai masih belum memuaskan masyarakat Jakarta.

Jajak pendapat survey menyatakan bahwa siapapun yang akan memimpin Jakarta pada periode berikutnya, program yang perlu diutamakan itu mengendalikan kebutuhan pokok dan menciptakan lapangan kerja

Survei yang dilakukan oleh Polltracking respondennya berasal dari warga Jakarta yang berusia 17 tahunan lebih dengan jumlah responden 400 orang dengan margin of error 4,95 persennya dengan tingkat kepercayaan 95 persen, survei dilakukan sejak 6-9 September 2016. Demikian Hanta Yudha mengatakan seperti yang dilansir oleh jpnn.com.

 

Reporter: pry

Redaktur: prayudha

Sumber: kompas.com, liputan6.com, jpnn.com, islamedia.com

Sebarkan Pada Sesama

Copyright © 2011 – 2017 Designed & Developed by Ibrahim Vatih