kapanlagi.com

Aturan seragam untuk anggota Polri yang membuat Polisi Wanita (Polwan) tak bisa mengenakan jilbab mendapat respons  banyak pihak. Dai terkenal KH Abdullah Gymnastiar pun turut berkomentar dalam akun twitter-nya di @aagym.

“Di Inggris Polwan diizinkan berjilbab, karena menghargai hak azasi manusia,” ungkapnya, Rabu (5/6), seperti dikutip Republika.

Pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Bandung ini pun mempertanyakan Peraturan Kapolri yang tidak memperbolehkan Polwan berjilbab.

  • Plus 4.000 artikel Islami, 6.000 kitab, serta nasyid walimah & jihad.
    digitalhuda.com/?f1
  • Jual Jaket Motor Respiro Anti Angin dan Anti Air Cocok dipakai Harian maupun Touring
    www.JaketRespiro.com
  • Peluang Usaha Sambil Ibadah, Perwakilan Biro Umrah-Haji Plus dan Raih Reward Ratusan Juta Rupiah.
    www.rumahhajidanumrah.com
  • Sedia Baju Hamil, Baju Menyusui, Celana Hamil, Bra Menyusui, Nursing Pillow, Nursing Apron, dll.
    www.hamil-menyusui.com
  • Pusat Belanja Buku Islam Online Lengkap Dan Murni.
    tokopedia.com/tokobukumuslim
  • Film Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Nabi Yusuf, Konspirasi Dajjal Akhir Zaman.
    rubystore.wordpress.com/

“Di indonesia mengapa POLRI belum mengizinkan ya?” tanyanya.

Polri tidak memperbolehkan Polwan berjilbab karena adanya Perkap yang sudah mengatur soal seragam Polwan.

Sementara itu, diberitakan JPNN, Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mendesak Kapolri Jenderal Timur Pradopo harus membuat aturan Polwan muslim boleh berjilbab saat bertugas.

“Sangat perlu (aturan pemakaian jilbab untuk Polwan Muslim). Memberi hak bagi Polwan untuk melaksanakan hak beragamanya,” kata Mardani saat dihubungi, Senin (10/6).

Hal itu disampaikan Mardani menanggapi kepolisian yang tidak memiliki aturan bahwa Polwan muslim boleh menggunakan Jilbab. Sehingga, hingga kini Polwan yang beragama Islam belum diperbolehkan mengenakan jilbab sebagai bagian dari pakaian dinasnya.

Aturan jilbab bagi Polwan Muslim hanya ada di Nangroe Aceh Darussalam. Itupun bukan berasal dari aturan internal kepolisian, melainkan mengikuti aturan yang dibuat Pemprov NAD.

Pria yang duduk di Komisi I DPR itu menerangkan, masalah aturan sangat mudah, apalagi jika ada kesadaran bahwa hal itu adalah masalah hak asasi setiap warga negara.

Karena itu menurut Mardani, Polri dapat mengikuti roh konstitusi yang sangat menjunjung tinggi hak warga negara untuk melaksanakan ajaran agama masing-masing. “Kita dukung Polwan untuk menyuarakan nuraninya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Kapolri Komjen Nanan Soekarna menerangkan aturan di kepolisian tidak boleh berjilbab. Di lingkungan Mabes Polri masih terdapat kekhawatiran kinerja Polwan akan tergganggu jika mengenakan jilbab. Karenanya aturan penggunaan jilbab belum masuk dalam regulasi mengenai pakaian dinas Polri.

Jika nekat mengenakan jilbab, sang Polwan bisa kena sanksi teguran. Nanan mengatakan, pihaknya paham jika ada sejumlah Polwan yang ingin mengenalkan jilbab. Sayangnya aturan belum menolerir adanya Polwan yang mengenakan jilbab.


Redaktur: Shabra Syatila

Sebarkan pada dunia: KLIK DI SINI