Bupati Garut Aceng M. Fikri (tengah) bersama kuasa hukumnya © ANTARA/Agus Bebeng

Bupati Garut, Aceng Fikri, melalui kuasa hukumnya, Eggi Sudjana, merasa diperlakukan tidak adil oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Eggi kemudian membeberkan kesalahan Gamawan atas kasus Aceng, yang terancam kehilangan jabatan akibat skandal nikah siri kilat.

“Dia melakukan fitnah karena menyatakan perkawinan itu wajib dicatatkan menurut Undang-undang. Padahal dalam Undang-undang Perkawinan, tidak ada kata diwajibkan,” kata Eggi dalam perbincangannya dengan VIVAnews, Jumat 25 Januari 2013.

  • Plus 4.000 artikel Islami, 6.000 kitab, serta nasyid walimah & jihad.
    digitalhuda.com/?f1
  • Jual Jaket Motor Respiro Anti Angin dan Anti Air Cocok dipakai Harian maupun Touring
    www.JaketRespiro.com
  • Peluang Usaha Sambil Ibadah, Perwakilan Biro Umrah-Haji Plus dan Raih Reward Ratusan Juta Rupiah.
    www.rumahhajidanumrah.com
  • Sedia Baju Hamil, Baju Menyusui, Celana Hamil, Bra Menyusui, Nursing Pillow, Nursing Apron, dll.
    www.hamil-menyusui.com
  • Pusat Belanja Buku Islam Online Lengkap Dan Murni.
    tokopedia.com/tokobukumuslim
  • Film Rasulullah Muhammad SAW, Umar bin Khattab, Nabi Yusuf, Konspirasi Dajjal Akhir Zaman.
    rubystore.wordpress.com/

Eggi mengatakan, meskipun tidak dicatatkan, Aceng tidak seharusnya dilengserkan. Sebab dampak hukum atas perbuatan itu adalah hanya bersifat administratif bukan politik. “Itu diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Silakan dicek,” ujarnya.

Kesalahan kedua Mendagri Gamawan, lanjut Eggi, adalah bersikap diskriminatif. Terhadap Bupati, Walikota, atau Gubernur lain yang memiliki persoalan yang sama dengan Aceng tidak disuruh mundur. Sedangkan untuk Aceng disuruh mundur. “Bahkan Bupati melanggar korupsi tidak disuruh mundur oleh Gamawan,” kata Eggi.

Dikabulkan MA

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan pemakzulan Aceng, yang diajukan DPRD Garut. Mahkamah Agung memutuskan Bupati Garut Aceng Fikri terbukti melakukan pelanggaran etika dan peraturan perundang-undangan. Rekomendasi Mahkamah Agung tersebut buntut dari kasus kawin kilat Sang Bupati dengan gadis di bawah umur, Fani Oktora.

Aceng pun bersiap menuntut balik dan meminta ganti rugi sebesar Rp 5 triliun kepada Mahkamah Agung, Menteri Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.

Pihak Aceng menyatakan tidak menerima putusan itu dengan alasan perbuatannya sesuai dengan syariat Islam dan dijamin kebenarannya oleh Al Quran. Eggi menegaskan, pernikahan Aceng dengan Fani Oktora meskipun berlangsung selama empat hari sudah mengacu pada syariat Islam dan dibenarkan oleh Undang-Undang No 1 tahun 1974.

Selain itu, kata Eggi, Pasal 2 Ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan itu dinyatakan sah menurut agama Islam yang diyakininya.

Reporter: Umi Kalsum, Syahrul Ansyari, Ren
Redaktur: Ibnu Umar
Sumber: VIVAnews

Sebarkan pada dunia: KLIK DI SINI