Dewan Syuro Mesir Setujui UU Pemilu yang Baru

Minggu, 20 Januari 2013 (11:06 am) / Bumi Islam

Dewan syura mesir menyetujui UU pemilihan parlemen yang baru pada Sabtu (19/01), dan mengirimkannya ke Pengadilan tinggi konstitusi untuk revisi, tulis laman Ahram Online. Pengadilan Tinggi Konstitusi memiliki waktu 45 hari untuk menentukan apakah isi UU pemilu sesuai dengan konstitusi atau tidak.
Bila disetujui, maka UU ini akan di kembalikan ke Majelis Syura, yang akan merujuknya ke Presiden.
Majelis syuro menolak usulan yang memandatkan bahwa kemenangan daftar pemilih harus menyertakan setidaknya satu kandidat kristen.  Dewan juga menolak amandemen yang diajukan oleh MP Subhy el-Gezery untuk mengalokasikan beberapa kursi parlemen untuk rakyat mesir yang tinggal di luar negeri, seperti permintaan kemenlu Mesir sebelumnya.
Dewan juga menolak usulan yang akan mengharuskan setidaknya satu perempuan dimasukkan pada paruh pertama dari setiap daftar pemilih, sehingga bergeming dengan keberatan dari Partai Nour Salafi yang mengatakan mereka menentang “kuota” sistem.

Dewan memilih, sebagai gantinya, untuk mengamanatkan bahwa setidaknya satu kandidat perempuan akan dinominasikan pada daftar pemilih di setiap tempat tertentu.
Pemilu untuk DPR (yang sebelumnya dikenal sebagai Majelis Rakyat) yang awalnya diharapkan akan diadakan 60 hari setelah ratifikasi konstitusi baru, garis waktu yang ditetapkan dalam Keputusan presiden bulan Juli Morsi itu.
Namun, juru bicara dari Partai Kebebasan dan Keadilan Ahmed Sobei telah memberitahu Ahram online pada tanggal 9 Januari bahwa pemilihan parlemen akan diselenggarakan sekitar bulan April.

Redaktur: Albana

Copyright © 2011 – 2014